Kemenkumham Jawa Tengah Raih Penghargaan Terbaik I dalam Pelaksanaan Indeks Reformasi Hukum Tahun 2023 Untuk Kategori Provinsi Besar

Kemenkumham Jawa Tengah Raih Pengahargaan Terbaik I dalam Pelaksanaan Indeks Reformasi Hukum Tahun 2023 Untuk Kategori Provinsi Besar

Baca juga: Jaksa Agung : Salah Satu Fokus Pembangunan Hukum di Indonesia Adalah Implementasi Keadilan Restorative

JAKARTA - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah meraih penghargaan Terbaik I Dalam Pelaksanaan Indeks Reformasi Hukum Tahun 2023 Untuk Kategori Provinsi Besar pada Peringatan Hari Bhakti Ke-I Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM, Kamis (22/02).

Baca juga: Hinca Pandjaitan Minta Pidana Perbuatan Cabul Oleh LGBT Diperjelas di Memori Penjelasan KUHP

Penghargaan tebaik kedua dan ketiga dalam pelaksanaan Indeks Reformasi Hukum tahun 2023 untuk kategori Provinsi besar di raih oleh Kanwil Jawa Barat dan Kanwil Jawa Timur.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Plh. Sekretaris Jendral Kementerian Hukum dan HAM, Reynhard Silitonga di Graha Pengayoman.

Baca juga: Arsul Sani: Perlu Direvisi, UU KUHAP Masih Berorientasi Proses Beracara yang Usang

Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah yang dalam hal ini di wakili oleh Kepala Bidang HAM, Lista Widyastuti berkesempatan menerima penghargaan tersebut dan disaksikan oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM jawa Tengah, Anggiat Ferdinan yang mengikuti kegiatan ini secara daring setelah Ujian Penilaian Kompetensi.

Baca juga: Ketum AWDI Minta Polri Berikan Kepastian dan Keadilan Hukum Terhadap Molly Situwanda

Kepala BSK Kumham, Y. Ambeg Paramarta dalam sambutannya menyampaikan Kantor Wilayah memiliki 4 (empat) peran penting yang harus dijalankan dalam menunjang tata kelola kebijakan publik di lingkungkan kemenkumham yaitu Kantor Wilayah serta UPT berperan sebagai pelaksana teknis (policy emplementar), Kanwil Kemenkumham Jateng melaksanakan analisis implementasi dan analisis evaluasi kebijakan di wilayah, Kanwil memiliki peran sebagai law center, dan yang terakhir Kanwil berperan sebagai labolatorium kebijakan di wilayah melalui policy trial atau pioting project.

Baca juga: Arsul Sani Tekankan Penegakan Hukum Tangani KKB Papua

Peringatan Hari Bhakti ke-1 Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM dengan tema " Mewujudkan Kebijakan yang Berkualitas untuk Kinerja Kementerian Hukum dan HAM yang Berdampak".
@Kemenkumhamri
#KumhamSemakinPASTI